KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebutuhan manusia terhadap pendidikan bersifat mutlak dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara.

Pengoptimalan sistem pendidikan akan berdampak pada kemajuan pendidikan yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Namun sebaliknya bila proses pendidikan yang dijalankan tidak berjalan secara baik maka kemajuan tersebut tidak akan terealisasikan. Betapapun terdapat banyak kritik yang dilancarkan oleh berbagai kalangan terhadap pendidikan, atau tepatnya terhadap praktek pendidikan, namun hampir semua pihak sepakat bahwa nasib suatu komunitas atau suatu bangsa di masa depan sangat bergantung pada kontibusinya pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat”. Namun didalam dunia pendidikan sendiri banyak masalah-masalah pendidikan yang dihadapi di era globalisasi ini. Baik itu masalah yang bersifat internal maupun eksternal.

Selama ini sering dikemukakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Tidak kurang konstitusi, undang-undang bahkan doktrin agama mengakui hal tersebut. Akan tetapi, kenyataan yang kita hadapi sekarang ini menunjukkan hal sebaliknya. Untuk mencapai program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah saja, yaitu sembilan tahun, masih banyak masyarakat yang sangat kesulitan untuk merealisasikan hal tersebut. Bukan tanpa alasan atas ketidak mampuan mereka akan hal itu. Ketidak mampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak tersebut karena masih banyaknya lembaga-lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan negeri yang masih mahal dalam menerapkan biaya pendidikannya. Ditambah pungutan-pungutran liar yang belakangan semakin marak di instansi-instansi pendidikan yang ada sekarang ini. Hal ini harus segera diperhatikan secara khusus oleh pemerintah dan ada penyelasaian yang jelas, terutama kementrian pendidikan dan kebudayaan. Mengingat pentingnya akan hal tersebut demi menjadikan bangsa ini bangsa yang maju dalam hal  pendidikannya.

Ditambah lagi dengan Liberalisasi pendidikan yang menyebabkan pendidikan ini memiliki kemampuan untuk bergerak sesuai apa yang dikehendakinya. Ketika pendidikan ini sudah diliberalisasikan maka juga banyak hal lain yang akan muncul,salah satunya adalah komersialisasi pendidikan, atau dalam artian lain pendidikan dijual dan dijadikan sebuah komoditas untuk meraup keuntungan. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang berusaha menjadikan rakyatnya sejahtera dan makmur dan salah satu caranya ialah dengan menciptakan  pendidikan yang dapat dinikmati oleh semua golongan dan semunya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Dari latar belakang diataslah, makalah ini akan menguraikan pembahasan tentang “Komersialisasi Pendidikan” yang ada di Indonesia.

B.     RUMUSAN MASALAH

Dari Uraian diatas dapat kita rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1.       Apa pengertian komersialisasi pendidikan ?

2.       Apa dampak komesialisasi pendidikan ?

3.       Bagaimana solusi alternatif penanggulangan komesialisasi pendidikan?

C.     TUJUAN PENULISAN

1.      Untuk mengetahui pengertian komersialisasi pendidikan.

2.      Untuk mengetahui dampak komesialisasi pendidikan.

3.      Untuk menjelaskan solusi alternatif penanggulangan komesialisasi pendidikan.

D.    MANFAAT PENULISAN

a.       Bagi Penyelenggara Pendidikan

Dengan materi ini dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak terjerumus pada praktek komersialisasi pendidikan.

b.      Bagi Pendidik

Materi tersebut manjadi tembahan wawasan tentang penyelenggaraan pendidikan sehingga pendidik tidak terjebak pada praktek komersialisasi pendidikan.

BAB II
PEMBAHASAN

A.     KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

1.         Pengertian Komesialisasi Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi diartikan: Perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Merujuk pada arti itu, komersialisasi pendidikan dapat diartikan: Menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan. Komersialisasi pendidikan atau mengomersialisasikan pendidikan kerap ditimpakan kepada kebijakan atau langkah-langkah yang menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan.

Dikemukakan oleh Milton Friedman dan Frederik Van Hayek (2008 : 115) bahwa “komersialisasi pendidikan merupakan keadaan pendidikan yang berpegang pada masyarakat industri dan selera pasar (market society)”. Selain itu, juga diungkapkan oleh Habibie (2005 : 257), bahwa “komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrument untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat”. Adanya komersialisasi pendidikan telah menggambarkan keadaan pendidikan saat ini bahwa pendidikan lebih mengarah kepada praktik pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin yang siap mem-supplay pasar industri dan diukur secara ekonomis (Hartini, 2011 : 16).

Sedangkan menurut pendapat Giroux (2008 : 115), “adanya komersialisasi pendidikan telah mengubah institusi pendidikan yang berbasis efisiensi ekonomis menjadi perusahaan penyedia elite masyarakat dan kuli kerja”. Akibat komersialisasi pendidikan inilah, banyak lembaga pendidikan yang kemudian menganut paradigma pendidikan yang bersifat ekonomis. Banyak lembaga pendidikan yang akhirnya gagal

mengimplikasikan bahwa proses pembelajaran menjadi salah satu pilar utama dalam humanisasi hidup manusia (Hartini, 2011 : 16).

Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga telah menciptakan jurang pemisah antara pihak yang mempunyai modal dan pihak yang mempunyai sedikit modal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ivan lllich dalam Benny Susanto (2005 : 119), “komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern mengabdi kepada kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas”. Akibatnya pendidikan yang humanisasi tidak tercapai dalam proses pendidikan karena adanya komersialisasi pendidikan menurut Satriyo Brojonegoro hanya mampu dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang

memiliki modal untuk mengakses pendidikan (Hartini, 2011 : 16).

Adapun istilah “komersialisasi pendidikan” menurut Agus Wibowo (Hartini, 2011: 17) mengacu pada dua pengertian yang berbeda, yaitu :

a.      Komersialisasi pendidikan yang mengacu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal. Pada pengertian ini, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat, sehingga lembaga seperti ini tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena mereka memang tidak memperdagangkan pendidikan. Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, akan tetapi perlu dicermati juga, karena dapat menimbulkan pendiskriminasian dalam pendidikan nasional.

b.     Komersialisasi pendidikan yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang gedung saja, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini biasanya dilakukan oleh lembaga atau sekolah-sekolahyang menjanjikan pelayanan pendidikan tetapi tidak sepadan dengan uang yang mereka pungut dan lebih mementingkan laba. Itu hal yang lebih berbahaya lagi, komersialisasi jenis kedua ini dapat pula melaksanakan praktik pendidikan untuk maksud memburu gelar akademik tanpa melalui proses serta mutu yang telah ditentukan sehingga dapat membunuh idealisme pendidikan Pancasila. Komersialisasi ini pun telah berdampak pada tingginya biaya pendidikan. Secara gamblang, masyarakat “disuguhi sesuatu” yang (seolah-olah) mengamini kondisi tersebut. Contoh sederhana dapat dilihat ketika memasuki tahun ajaran baru. Tak terbayangkan betapa banyaknya orang tua yang mengeluh akibat buku pelajaran yang digunakan tahun ajaran sebelumnya tidak lagi dapat digunakan di tahun ajaran berikutnya. Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Siswa dipaksa menggunakan buku pelajaran baru sebagai pengganti buku lama yang konon “tidak layak” dipakai acuan lagi, dengan harga yang relatif tinggi. Padahal jika dicermati, materi atau pokok bahasan di dalamnya sama persis, tanpa ada “ilmu” baru yang dicantumkan.

Dengan demikian, dari pengertian komersialisasi pendidikan menurut para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komersialisasi pendidikan merupakan suatu keadaan atau situasi di dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan dalam hal ekonomis (keuntungan) sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan dalam proses humanisasi tidak tercapai. Akibatnya individu yang berasal dari kelas sosial rendah tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas seperti individu yang yang berasal dari kelas sosial atas.

2.      Penyebab Terjadinya Komersialiasasi Pendidikan

Berikut beberapa alasan penyebab terjadinya komersialisasi pendidikan yaitu:

1.      Swastanisasi pendidikan sebagai bagian dari liberalisme yang semakin mengglobal dan menyentuh berbagai bidang pendidikan. Menurut Ritzer (2005: 564-565), privatisasi pendidikan adalah konsekuensi logis dari “McDonalsasi Masyarakat” (McDonaldization Of Society) yang menjunjung prinsip kuantifikasi, efisiensi, terprediksi dan teknologisasi dalam setiap sendi kehidupan. Seperti halnya barang-barang konsumsi, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai public good, tetapi private good yang tidak lagi harus disediakan oleh pemerintah secara massal untuk menjamin harga murah.

2.      Pemerintah kurang atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan. Sebagai contoh mengalami kesulitan dana akibat krisis ekonomi. Keadaan tersebut dapat menjadi sebuah kebenaran, tetapi dapat juga menjadi sebuah kebohongan. Artinya, pemerintah bukan dikatakan tidak mampu, tetapi tidak memiliki visi untuk berinvestasi di bidang pendidikan.

3.      Pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik. Sehingga lembaga pendidikan menjadi tidak efisien (mahal dan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan), tidak kompetitif (tidak termotivasi untuk bersaing meningkatkan mutu) dan tidak berkembang sebab swastanisasi merupakan cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

4.      Lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan “fund raising”, sehingga hanya mengandalkan siswa dan orangtua sebagai target utama perolehan dana.

Berikut beberapa aspek yang memunculkan komersialisasi pendidikan :

a. Aspek Politik

Pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia juga memiliki aspek politik karena dalam pengelolaan harus berdasarkan ideologi yang dianut negara. Adapun ideologi pendidikan kita adalah ideologi demokrasi Pancasila, yaitu setiap warga negara mendapat kebebasan dan hak yang sama dalam mendapat pendidikan. Dalam Pembukaan UUD 45 pada alinea ke-4 , hal ini pun tercermin ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Atas dasar itu sudah seharusnya pemerintah dalam menetapkan setiap kebijakan pendidikan merujuk pada ideologi negara. Akan tetapi dalam kenyataannya melalui pemerintah mengeluarkan peraturan (PP) No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, pemerintah telah memberikan otonomi pada perguruan tinggi dalam mengelola pendidikan lembaganya termasuk pencarian dana bagi biaya operasionalnya. Apabila pendidikan tetap mahal dan dikomersialisasikan, masyarakat yang kurang mampu tidak akan dapat meningkatkan status sosial mereka, dan ironisnya komersialisasi pendidikan ini didukung oleh tatanan sosial dan diterima oleh masyarakat.

b. Aspek Budaya Budaya

Bangsa kita mengagungkan gelar akademis dan sebagai contoh dihampir setiap dinding rumah yang keluarganya berpendidikan selalu terpajang foto wisuda anggota keluarga lulusan dari universitas manapun. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita masih menganut budaya yang degree minded. Budaya berburu gelar ini berkembang pada lembaga pemerintah yang mengangkat atau mempromosikan pegawai yang memiliki gelar sarjana tanpa terlebih dahulu diteliti dan dites kemampuan akademik mereka. Ironisnya program pendidikan seperti ini banyak diminati oleh pejabat-pejabat.

c.   Aspek Ekonomi

Ekonomi sudah pasti kita akan membicarakan aspek ekonomi terkait dengan masalah biaya. Biaya pendidikan nasional seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi dengan keluarnya UUNo. 20 Tahun 2003 pada bab XIV pasal 50 ayat 6 dinyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan lembaganya. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah membiayai pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi yang dulu mendapat subsidi dari pemerintah sebanyak75% dan 25% lagi berasal dari biaya masyarakat termasuk dana SPP.

d.     Aspek Sosial

Pendidikan sangat menentukan perubahan strata sosial seseorang, yaitu semakin tinggi pendidikan seseorang, akan semakin meningkat pula strata sosialnya, begitu juga sebaliknya. Sesuai dengan pendapat Kartono (1997:97) yang menyatakan: tingginya tingkat pendidikan dan tingginyataraf kebudayaan rakyat akan menjadi barometer bagi pertumbuhan bangsa dan negara yang bersangkutan. Akan tetapi bagaimana orang dapat mencapai pendidikan tinggi apabila biaya pendidikan tersebut mahal dan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi mapan saja. lantas bagaimana dengan masyarakat golongan ekonomi lemah.

e.      Aspek Teknologi

Dengan berkembang pesatnya teknologi maka semakin menuntut sekolah-sekolah untuk menunjang berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tapi, tak jarang lembaga pendidikan menjadikannya sebagai tameng untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan berujar, “Ini dilakukan agar para peserta didik bisa mengikuti perkembangan teknologi yang dari hari ke hari semakin maju. “Oleh karena, uang masuk ataupun SPP di sekolah ataupun perguruan tinggi semakin mahal, implikasinya peserta didik yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah tidak bisa menyanggupinya. Ujung-ujungnya, mereka ketinggalan dalam hal teknologi. Padahal dengan perkembangan teknologi bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan, dan kehidupan bangsa.

B.     DAMPAK KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

Secara teoritis, komersialisasi pendidikan yang terjadi telah memberi pengaruh atau dampak terhadap proses pendidikan di Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Berikut beberapa kebaikan dari adanya komersialisasi pendidikan adalah sebagai berikut :

a.       Beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membiayai aspek lain yang lebih mendesak.

b.      Memberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa.

c.       Lembaga pendidikan menjadi semakin kompetitif sehingga terjadi peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan.

d.      Gaji para pendidik (guru maupun dosen) dapat lebih ditingkatkan. Kesejahteraan yang lebih baik diharapkan dapat memacu kepuasan kerja dan kinerja mereka dalam mencerahkan anak didik.

Lemahnya kebijakan pemerintah dan penegakan hukum dapat mendistorsi swastanisasi pendidikan yang sebelumnya bertujuan mulia. Komersialisasi pendidikan juga dapat membawa dampak sosial yang tidak dapat diharapkan jika tidak disertai aturan dan etika sosial yang benar serta jelas. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya komersialisasi pendidikan di Indonesia yaitu :

1.      Pendidikan menjadi mahal

Pendidikan menjadi “barang mewah” yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas khususnya bagi yang kurang mampu. Hal ini dapat meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat kurang mampu yang akhirnya berdampak pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, pekerja anak dan kriminalitas.

2.      Gap dalam kualitas pendidikan

Privatisasi pendidikan dapat meningkatkan kompetisi yang mampu menciptakan polarisasi lembaga pendidikan. Lembaga yang menang dalam persaingan dan perburuan dana akan menjadi sekolah unggulan. Lembaga pendidikan yang kalah akan semakin terpuruk menjadi sekolah “kurang gizi”.

3.      Diskriminasi

Kesempatan memperoleh pendidikan semakin sempit dan diskriminatif. Masyarakat dari kelas sosial tinggi dapat memperoleh pendidikan relative mudah, sedangkan masyarakat yang berasal dari kelas sosial rendah semakin sulit sehingga cenderung mendapatkan pendidikan yang seadanya.

4.      Stigmatisasi

Adanya segregasi kelas sosial antara kaya dan miskin. Konsekuensinya terjadi pelabelan sosial bahwa sekolah ternama adalah sekolah milik orang dari kelas sosial tinggi. Sebaliknya, sekolah sederhana adalah sekolah bagi masyarakat kelas sosial rendah. Masyarakat biasa yang bersusah payah menyekolahkan anaknya, harus menerima kenyataan menjadi warga kelas dua karena “sumbangan dana pendidikannya” rendah.

5.      Perubahan Misi Pendidikan

Komersialisasi dapat menggeser “budaya akademik” menjadi “budaya ekonomis” sehingga mengubah tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan masyarakat. Para pendidik kemudian berubah menjadi pribadi yang memiliki mentalitas “pedagang” daripada mentalitas pendidik. Mencari pendapatkan tambahan lebih menarik daripada mengembangkan pengetahuan akibatnya lebih terdorong untuk mengumpulkan “kredit koin” daripada “kredit point”.

6.      Memacu komersialisasi dan gaya hidup “besar pasak daripada tiang” akibatnya banyak peserta didik dari kalangan kelas sosial tinggi yang membawa barang mewah seperti mobil mahal ke sekolah.

7.      Memperburuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan masa depan. Adanya dorongan misi untuk meningkatkan akumulasi kapital sebesar-besarnya, lembaga pendidikan kemudian lebih banyak menerima pelajar-pelajar yang berasal dari kelas sosial atas walaupun memiliki kecerdasan yang sedang. Pelajar yang berprestasi tetapi kurang mampu, tidak dapat sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ini dapat mengancam kepemimpinan masa depan. Sehingga mobilitas sosial vertikal hanya akan menjadi milik masyarakat yang mampu sekolah tinggi, meskipun secara intelektual diragukan.

8.      Rantai kemiskinan semakin mustahil diputuskan oleh pendidikan.

Secara sederhana, rantai kemiskinan dapat digambarkan karena miskin orang tidak tidak dapat sekolah, karena tidak sekolah, seseorang tidak dapat pekerjaan yang baik karena tidak dapat pekerjaan sehingga menjadi miskin begitu seterusnya. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang dapat memutus rantai kemiskinan (vicious circle of povery) semakin kehilangan fungsinya. Dalam konteks ini,komersialisasi pendidikan dapat mengarah pada pelanggengan “poverty trap” jebakan kemiskinan.

Dizaman era globalisasi saat ini telah mengancam kemurnian dalam pendidikan sebagai contoh banyaknya sekolah yang didirikan dengan tujuan sebagai media bisnis. Selain itu, munculnya sekolah-sekolah swasta elit yang bersaing menawarkan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan juga tidak jauh berbeda dalam memungut biaya pendidikan yang tinggi. Sehingga banyak yang menawarkan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan dengan imbalan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Ideologi kapitalisme menjadi sumber ketimpangan sehingga terdapat pandangan bahwa orang yang berkualitas adalah orang yang memiliki banyak kelimpahan material.

Menurut Marx, pendidikan sebagai bagian dari kehidupam masyarakat mempunyai peran penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai kecakapan hidup serta media sosialisasi dalam masyarakat. Namun, peran pendidikan juga mempunyai keterkaitan dengan masalah ekonomi bahkan menjadi faktor yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses tercapainya pendidikan yang berkualitas. Sehingga maraknya komersialisasi pendidikan saat ini juga menimbulkan berbagai opini pro dan kontra yang dilontarkan oleh masyarakat melalui tulisan-tulisan di media massa yang merupakan suatu fenomena yang begitu memprihatinkan pendidikan Indonesia.

Fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa banyak lembaga-lembaga pendidikan tinggi maupun sekolah dengan status yang kurang jelas tumbuh subur terutama di kota besar bahkan merambah ke kota kecil. Dengan berbagai cara, lembaga pendidikan tersebut mengiklankan dan menawarkan program pendidikan untuk mendapatkan gelar seperti “Master” tanpa melalui proses pembelajaran. Lembaga- lembaga tersebut lebih mementingkan keuntungan daripada mutu sehingga dapat membunuh idealisme pendidikan Indonesia. Selain itu, muncul juga sekolahsekolah dengan program dan perlengkapan yang serba mahal mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai pada tingkat perguruan tinggi yang hanya dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi mapan.

Fenomena dan fakta pendidikan di atas merupakan suatu masalah yang lambat laun secara politik bakal menumbuh suburkan culture capitalism maupun ideology neoliberilsm di lembaga pendidikan khususnya di Indonesia dengan modus klasik “komersialisasi pendidikan”. Sehingga berakibat pada menurunnya mutu pendidikan nasional serta merusak budaya bangsa tanpa menghiraukan nilai-nilai moral bahkan dari segi sosial pendidikan mahal tidak mengangkat strata sosial masyarakat yang kurang mampu.

C.    SOLUSI ALTERNATIF PENANGGULANGAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

Munculnya komersialisasi pendidikan adalah sebagai akibat dari pelepasan tanggung jawab pemerintah yang telah mencabut subsidi pembiayaan terutama pada perguruan tinggi dan pemberian hak otonomi serta status BHMN pada perguruan tinggi negeri. Perlu diketahui banyak dari para pembisnis menjadikan dunia pendidikan sebagai salah satu tonggak utama usaha mereka dengan membuka yayasan-yayasan pendidikan tentu saja dengan tujuan “mendapatkan keuntungan” bukan lagi “mencerdaskan kehidupan bangsa” seperti tertera pada UUD 1945.
Prinsip nirlaba mestinya menjadi roh dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga diharapkan bisa mencegah terjadinya praktek komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan. Karena prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, menekankan bahwa kegiatan pendidikan tujuan utamanya tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Dewasa ini seperti yang sudah diketahui dana APBN sebesar 20% tidak dapat mencegah makin maraknya komersialisasi pendidikan diIndonesia, belum lagi pendidikan yang seyogyanya dijadikan jasa yangdapat dinikmati setiap orang seolah-olah menjadi komoditas utama yangdapat bahkan harus dijual dengan harga tinggi. Berikut solusi alternatif penanggulangan komersialisasi pendidikan :

a.       Pembentukan lembaga non pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem pendidikan. Alasan mengapa lembaga ini harus bersifat non pemerintah adalah agar dalam pelaksanaannya, lembaga ini tidak terpengaruh dan tidak tertekan oleh pihak manapun. Lembaga ini nantinya diharapkan mampu bersikap mandiri dan independen, sehingga ketika terjadi penyimpangan, mereka berani melaporkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa takut akan ancaman apapun dan dari siapapun. Lembaga ini berhak melakukan evaluasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang pendidikan, seperti dana BOS dan sekolah dengan status RSBI, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun bersifat nonpemerintah, dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini tetap harus berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan untuk mencapai tujuan mulia bersama.

b.      Pemberian beasiswa yang lebih gencar kepada para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dalam hal biaya. Upaya ini sebagai antisipasi agar para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya dan termotivasi untuk belajar lebih baik. Pencanangan program “Wajib Belajar 12 Tahun”. Pada program ini, nantinya SMA/sederajat memperoleh aliran dana BOS, sehingga biaya pendidikan dapat ditanggung oleh pemerintah dan tidak begitu memberatkan bagi orangtua/wali murid. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi komersialisasi dan komoditasi pendidikan di jenjang SMA, dan biaya tinggi tak lagi menjadi alasan bagi mereka yang tidak mampu untuk berhenti belajar disekolah.

c.       Pemeriksaan rutin transaksi keuangan di seluruh lembaga pendidikan (tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi), baik negeri maupun swasta, oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah. Dari lembaga pemerintah dapat diwakilkan oleh Badan PemeriksaKeuangan (BPK), sedangkan dari lembaga non pemerintah dapat diwakilkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan dunia pendidikan.

d.      Penarikan uang untuk biaya sekolah seharusnya disampaikan dengan jelas dan terinci. Biasanya modus penarikan untuk pendidikan yang bermacam- macam. Diantaranya pembayaran ekstrakulikuler, dana untuk keselamatan, dana untuk membeli gorden kelas, biaya wisuda, sertabiaya untuk membeli LKS dan seragam.

e.       Penggunaan dana BOS dengan sasaran yang tepat. Adanya dana BOS dari Dinas Pendidikan seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang sarana prasarana lembaga pendidikan. Tak hanya biaya sekolah yang mahal tetapi fasilitas yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya yang besar dikeluarkan juga mempengaruhi kualitas dari peserta didik. Semakin mahal sekolah maka semakin baik kualitas pendidikan ditempat tersebut. Apakah hal ini dapat dibenarkan, tentu saja tidak. Hal ini tidak menjamin.

 

BAB III
PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Setelah kami uraiankan makalah tentang Komersialisasi Pendidikan di atas maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1.      Pengertian Komersialisasi Pendidikan adalah Perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Merujuk pada arti itu, komersialisasi pendidikan dapat diartikan: Menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan. Komersialisasi pendidikan atau mengomersialisasikan pendidikan kerap ditimpakan kepada kebijakan atau langkah-langkah yang menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan.

2.      Menurut Agus Wibowo (2008 : 115) Komersialisasi pendidikan mengacu pada dua hal yaitu komersialisasi dalam arti a). komersialisasi pendidikan yang mengacu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal, b). komersialisasi pendidikan yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang gedung saja, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan.

3.      Dampak adanya komersialisasi pendidikan di era globalisasi bagi masyarakat dibagi menjadi dampak positif dan negatif yaitu :

a.       Dampak Positif :

1)      Beban pemerintah membiayai pendidikan semakin berkurang sebab banyaknya pungutan-pungutan yang ditarik lembaga-lembaga pendidikan, baik pungutan wajib maupun tidak wajib.

2)      Menambah keuntungan dan pemasukan kas lembaga pendidikan karena biaya pendidikan mahal serta banyaknya pungutan-pungutan sehingga secara tidak langsung lembaga pendidikan memperoleh profit (keuntungan).

3)      Lembaga pendidikan semakin kompetitif meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan untuk menarik peminat yang banyak sehingga biaya pendidikan semakin mahal.

b.      Dampak Negatif :

1)      Pendidikan semakin mahal tidak mengenal jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan tertinggi maupun terendah serta semakin banyaknya pungutan-pungutan yang dilakukan lembaga pendidikan.

2)      Pendidikan sebagai ladang bisnis menjadi trend di dunia pendidikan, pendidikan diibaratkan pasar atau supermarket yang menyediakan berbagai barang untuk para pelanggan, sedangkan pendidik (guru atau dosen) sebagai kasir yang selalu melayani pelanggan yaitu peserta didik.

3)      Gejala stigmatisasi dan diskriminasi antara kaya dan miskin berdampak bagi yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan layak.

4)      Rantai kemiskinan sulit diputuskan melalui pendidikan.

5)      Tercipta privatisasi pendidikan sehingga memberikan hak otonomi kepada lembaga pendidikan untuk mengurus anggaran lembaga pendidikan yang dikelola.

6)      Sistem suap atau politik uang (money politics) semakin banyak ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia untuk mendapatkan dana tambahan dari para orang tua peserta didik.

7)      Memacu gaya hidup “besar pasak daripada tiang” akibatnya dalam jangka waktu panjang banyak ditemukan individu berkualitas hanya akan ditemukan di kelompok masyarakat yang bermateri.

8)      Perubahan misi pendidikan dari budaya akademik menjadi budaya ekonomi.

4.      Solusi Alternatif Penanggulangan Komersialisasi Pendidikan adalah pembentukan lembaga non pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem pendidikan, Pemberian beasiswa yang lebih gencar kepada para pelajar yangberprestasi dan tidak mampu dalam hal biaya, Pemeriksaan rutin transaksi keuangan di seluruh lembaga pendidikan (tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi), baik negeri maupun swasta, oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah, Penggunaan dana BOS dengan sasaran yang tepat. Adanya dana BOS dari Dinas Pendidikan seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang sarana prasarana lembaga pendidikan.

B.     SARAN

Perlu adanya badan pengawas intensif yang benar-benar mengawasi jalannya dana untuk lembaga pendidikan. Tentu diikuti oleh anggota badan pengawas sendiri yang tidak “nakal”. Yang akan mengakibatkan kerugian Negara. Dan jika mengimpikan sebuah proses pendidikan yang murah di dalam kondisi saat ini. Maka salah satu jalan adalah dengan membuat sebuah model pendidikan baru, yaitu model pendidikan alternatif. Model pendidikan yang berpihak kepada kaum menengah kebawah. Model pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan dari segala bentuk ketertindasan. Impian hanya menjadi khayalan jika kita berharap bisa mengubah sistem pendidikan formal sekarang ini, tanpa membentuk sebuah sistem pendidikan alternatif sebagai bentuk perlawanan.

Demikian makalah yang penulis susun, pastilah dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena kami sadar ini merupakan keterbatasan dari kami. Makanya kami mengharap kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan makalah ini. Akhirnya semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita.

DAFTAR PUSTAKA

Hartini, Dwi (2011). Problematika Pendidikan di Era Globalisasi. Diakses Tanggal 18 Oktober 2015. http://core.ac.uk/download/pdf/16509053.pdf

Pebrian S, Armensius (2012). Komersialisasi Pendidikan : Pendidikan sebagai Komoditas ( Memperingati Hari Pendidikan Nasional ). Diakses Tanggal 18 Oktober 2015. http://www.kompasiana.com/armensius/komersialisasi-pendidikan-pendidikan-sebagai-komoditas-memperingati-hari-pendidikan-nasional_5512348da33311f256ba7f23

Sorojul, M. (2013). Komersialisasi Pendidikan di Indonesia. Diakses Tanggal 11 Oktober 2015. http://20319708.siap-sekolah.com/2013/09/06/komersialisasi-pendidikan-di-indonesia/#.Vh4qgPntwuY